trias politik di indonesia

Trias Politika Di Indonesia

Oleh

Baharuddin sofian

Trias Politk adalah pemikiran filsuf eropa yang ingin membatasi Kekuasaan sehingga Negara Tidaklah berbentuk Tirani, yang menguasai Negara dengan satu kekuasaan yang berada pada satu lembaga atau satu Orang. Seiring dengan perkembangan Jaman maka Indonesia yang sebagai Negara bekas jajahan Negara Eropa menagmbil pola pemikiran Idealis tersebut agar Indonesia sebagai Negara dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik, namun dalam perkembangannya di Indonesia Trias politik di jalani dengan Kuarang baik terutama pada zaman Orde Baru yang semua kekuasaan berada pada satu pucuk pimpinan yatu Presiden walaupun Metode Trias politika ada dalam lembaga-lemabaga pemerintahan di Indonesia namun Indonesia tidak daoat dijalankan karena KKN di Negara kita selalu menjadi hala yang membuat Trias plitika di Indonesia tidak dapat dijalankan dengan baik

 LATAR BELAKANG PEMIKIRAN TRIAS POLITIKA

 Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Pernyataaan Lord Acton yang dibuat pada abad ke-19 memiliki pengaruh yang kuat hingga saat ini. Pengalaman Eropa di zaman kegelapan di bawah raja-raja tiran, membuat para filosof mencari tahu kenapa penindasan itu terjadi. Mereka kemudian sampai pada kesimpulan, penindasan para tiran terjadi karena para memiliki kekuasaan yang absolut, tanpa batas. Secara teoritis, trias politika diharapkan bisa mencegah pemerintah yang tirani. Lembaga legislatif karena merupakan wakil rakyat diharapkan akan menghasilkan hukum dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Lembaga legislatif dengan klaim wakil rakyat akan mengkoreksi kebijakan pemerintah. Eksekutif akan memperhatikan rakyat sepenuhnya, karena kalau tidak, rakyat tidak lagi memilih mereka.Yudikatif pun diharapkan mandiri dan independen untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi. Namun realitanya, tidak seindah doktrin yang diharapkan. Trias politica menganggap kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Filsuf Inggris John Locke mengemukakan konsep tersebut dalam bukunya Two Treatises on Civil Government (1690), yang ditulisnya sebagai kritik terhadap kekuasaan absolut raja-raja Stuart di Inggris serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang tahun 1688 (The Glorious Revolution of 1688) yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain; kekuasaan legislatif yang membuat peraturan dan Undang-Undang; kekuasaan eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili; dan kekuasaan federatif yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain (dewasa ini disebut hubungan luar negeri). Selanjutnya, pada 1748, filsuf Prancis Montesqieu mengembangkan konsep Locke tersebut lebih jauh dalam bukunya L’Esprit des Lois (The Spirit of Laws), yang ditulisnya setelah dia melihat sifat despotis (sewenang-wenang) dari raja-raja Bourbon di Prancis. Dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya akan merasa lebih terjamin hak-haknya. Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan dalam tiga cabang yang menurutnya haruslah terpisah satu sama lain: 1. kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat Undang-Undang), 2. kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri), 3. kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang) Ide pemisahan kekuasaan tersebut, menurut Montesquieu dimaksudkan untuk memelihara kebebasan politik, yang tidak akan terwujud kecuali bila terdapat keamanan masyarakat dalam negeri. Montesquieu menekankan bahwa satu orang/lembaga akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat padanya. Oleh karenanya, dia berpendapat bahwa agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah adanya dominasi satu kekuasaan terhadap kekuasaan lainnya. Montesquieu juga menekankan bahwa kebebasan akan kehilangan maknanya, tatkala kekuasaan eksekutif dan legislatif terpusat pada satu orang atau satu badan yang menetapkan Undang-Undang dan menjalankannya secara sewenang-wenang. Demikian pula, kebebasan akan tak bermakna lagi bila pemegang kekuasaan menghimpun kedua kekuasaan tersebut dengan kekuasaan yudikatif. Akan merupakan malapetaka seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu bila satu orang atau badan memegang sekaligus ketiga kekuasaan tersebut dalam suatu masyarakat. Frank Goodnow (1900), adalah penetang ajaran trias politika karena cenderung mendorong tata pemerintahan dan kekuasaan ke arah federalisme (dimana daerah atau wilayah yang menjadi bagian federasi pusat harus mandiri dalam pembiyaan pemerintahan). Sehingga Trias politika cocok berkembang di Amerika serikat atau Negara persemakmuran Inggris yang menganut tatapemerintahan federalisme. “Trias Politika”, yang di Amerika Serikat dikenal sebagai “Separation of Powers”. Artinya, kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif terpisah, sejajar dan setara. Yang satu tidak bisa dan tidak boleh dikuasai oleh yang lain. Ini merupakan aturan main yang pokok. Di Amerika hukum separation of powers ( trias plitik ) berlatar belakang wawasan “checks and balances”., yang tidak terbatas pada Tiga Kekuasaan saja. Cakupannya lebih luas. “Checks and balances” adalah hakekat demokrasi politik di Amerika. Checks-and-balances terdapat di berbagai sektor kehidupan. Kalau ada suatu kekuatan, kekuasaan atau konsentrasi pengaruh, maka selalu harus diusahakan pengimbangnya. Misalnya, di Amerika industrialis sebagai majikan mempunyai kekuasaan yang besar di perusahaannya. Maka kekuatan ini diimbangi oleh buruh yang dihimpun dalam serikat kerja yang juga kuat. Big industry dicountervail oleh big labor. Kedua ini harus “bertarung” dalam collective bargaining yang menghasilkan persetujuan yang mengikat. Checks and balances demikian masih harus diberi perangkat undang-undang, atau “aturan main” yang mempunyai kekuatan hukum. Seperti di permainan sepak bola maka semua yang bertanding harus memenuhi aturan-aturan. Bahkan diperlukan suatu wasit yang tidak memihak dan yang menjamin segala rules of the game dipatuhi. Lembaga perwasitan ini harus ada di arena demokrasi. Prinsip Trias Politika atau Separation of Powers memerlukan semangat serta komitmen pada Supremacy of the Law yang dijunjung tinggi oleh pemerintah/eksekutif dan lain-lain kekuasaan. Ini tidak selalu terjadi di negara-negara berkembang di mana demokrasi politik tidak merupakan produk asli dalam negeri dan belum berakar dalam di masyarakat. Di Barat pun telah dilampaui kurun waktu panjang untuk menegakkan demokrasi politik seperti yang ada sekarang. TRIAS POLITIKA DI INDONESIA Paham demokrasi politik yang dianut oleh Indonesia adalah trias politika. Paham demokrasi ini menjujung tinggi kesetaraan dari tiga kekuatan kekuasaan politik yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Indonesia pasca revolusi kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan Eropa dalam hal sistem demokrasi kekuasaan dan pemerintahan, terutama yang datangnya dari Belanda. Pengaruh anggapan “negeri timur yang tradisional”, akhirnya praktek trias politika tidak berjalan semestinya seperti di negeri asalnya. Trias politika dipraktekkan di negeri-negeri yang sebelumnya sudah berkembang sistem-sistem kekuasaan dan pemerintahan yang feodal (kerajaan) dan adat (tradisional). Sebagai perbandingan, lihat apa yang terjadi dengan perkembangan paham-paham religi “luar” yang berkembang di Indonesia semisal Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan lain-lain dalam pratek religi maupun keorganisasiannya. Tidak satupun dari sekian paham-paham ini sama persis dipraktekkan seperti di negeri asalnya. Indonesia menganut demokrasi tradisional dimana “pakem” pembatasan kekuasaan politik menurut trias politika dilanggar, konstistusi organisasi tidak menjadi kontrol utama, hukum ditrobos dengan model KKN (kolusi, korupsi, nepotisme), kabinet menjadi bersifat parlementarian karena ada “kongkalikong” berbagi kursi atas kontribusi suara. Fungsional dari yudikatif, legislatif dan eksekutif hanya konsisten di atas kertas, tidak dalam praktek. Dan coba amati dengan jeli demokrasi di negara Indonesia . Karena kolusi didalam eksekutif, legislative dan yudikatif masih sangat kental sehingga trias plitik Kita berdasarkan trias Politik Demokrasi tradisional. Sistem Demokrasi dengan trias politika di Indonesia , ternyata membentuk rezim otoritarian baru,yakni pemilik modal. Para pemilik modal-lah yang kemudian menguasai ketiga lembaga negara demokrasi (eksekutif, legislatif, yudikatif) . Fungsi ketiganya pun lumpuh dibawah ketiak pemilik modal. Lahirlah negara korporasi, dimana penguasa ‘berselingkuh’ dengan pengusaha. Penguasa lebih tunduk kepada berpihak kepada pengusahan yang mendanai penguasa terpilih. Maklum, untuk bisa terpilih, seorang penguasa butuh dana yang besar. Sementara yudikatif tutup mata terhadap pelanggaran eksekutif, pasalnya yudikatif juga disuap. Produk hukum yang dilahirkan oleh Parlemen tidak selalu memihak kepada rakyat. Di Indonesia DPR mengeluarkan UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air yang pro liberal. Berdasarkan UU Migas pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi subsidi terhadap BBM.Akibatnya, harga BBM dalam negeri naik dan lagi-lagi rakyat yang menjadi korbannya. Berdasarkan UU Kelistrikan , PLN pun secara bertahap di privatisasi. Dipastikan dengan privatisasi PLN, listrik akan semakin mahal. Nyaris sama dengan legislatif, kekuasaan eksekutif pun tidak memihak kepada rakyat. Di masyarakat Indonesia dewasa ini tampak nyata bahwa Media Massa (cetak dan elektronik) mempunyai peran sospol yang sangat penting. Media ini bisa diberi predikat countervailing power terhadap (misalnya) pemerintah. Di sejarah Indonesia maka kaum intelektual dan mahasiswa memainkan peranannya di karenakan pada zaman Orba KKN yang bergitu Kuat diantara ketiga komponen tersebut diatas sehingga timbulah mahasiwa dan media masa yang kadang-kadang sangat penting dan menentukan. Mereka juga bisa memainkan peran pemisahan kekuatan. Perkembangan selanjutnya di era reformasi sekarang ini maka ada aktor baru yang berperan dalam trias politik, yakni berbagai LSM dan organisasi non-pemerintah lain . Lagipula, peranan “para pakar” politik, sosial dan budaya harus ikut diperhitungkan di masyarakat Indonesia. Maka lembaga serta unsur yang mendukung demokrasi di Indonesia sangat beraneka ragam. Trias Politika, yakni pemerintah. DPR dan lembaga judikatif sangat penting karena mempunyai kekuasaan, akan tetapi bukan merupakan satu-satunya aktor utama. Pentingnya lembaga-lembaga trias politika karena mereka ini bisa mengambil keputusan yang legal yang mengikat masyarakat. Media massa, LSM, para pakar, dan sebagainya, tidak. Mereka hanya bisa mempengaruhi pendapat umum, yang pada gilirnya bisa mempengaruhi keputusan-keputusan lembaga trias politika. Dalam sistim demokrasi di negara seperti Indonesia, yang masih berkembang, maka wawasan countervailing powers ( penyeimbang kekuatan) mungkin lebih penting daripada Trias Politika.. Selama imbangan nyata dan efektif antara kekuasaan eksekutif, legislatif serta judikatif belum berakar dalam di masyarakat, maka kita bisa mencegah ekses kekuasaan eksekutif, legislatif atau judikatif dengan kekuatan-kekuatan pengimbang (countervailing powers) yang ada di masyarakat. Misalnya, ketika Sidang Istimewa MPR bersidang maka karena ada cacat legitimasi pada badan ini, timbul “MPR jalanan” yang digerakkan oleh mahasiswa, dan yang berperan sebagai kekuatan pengimbang. Tanpa adanya aksi mahasiswa ini maka muatan berbagai TAP MPR sangat mungkin kurang memenuhi aspirasi masyarakat yang sedang bergolak. Sebetulnya, di kehidupan politik masih ada masalah pertanggunganjawab. Para aktor yang main di gelanggang politik itu “bertanggung jawab” kepada siapa? Aktivis LSM bertanggung jawab kepada siapa? Siapa yang memberikan mereka wewenang untuk, misalnya, menyerang lawan-lawannya yang kepentingannya mereka tidak sukai? Lagipula, ada beberapa fihak yang main di kancah politik dalam negeri, sehingga merupakan pelaku dalam drama demokrasi, tetapi tidak accountable terhadap masyarakat dalam negeri. Antara lain, fihak luar negeri. Negara-negara barat, sebagai pendukung konsorsium bantuan luar negeri, bisa mempunyai agenda politik terhadap sesuatu negara berkembang, misalnya mau memperkuat HAM. Demokrasi di Indonesia dewasa ini mempunyai dimensi baru, yakni cakupan serta gelanggangnya menjadi global. Maka countervailing powers juga mempunyai dimensi internasional. Generasi muda harus menyadari ini. Generasi tua sering alergi karena dibesarkan dalam alam nasionalisme dan kedaulatan negara kebangsaan. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia maka Timbul satu lembaga resmi yang diatur dalam Undang-Undang dasar yang dinamakan Mahkamah Konstitusi . Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga baru yang diperkenalkan oleh Perubahan Ketiga UUD 1945 yang sudah disahkan dalam Sidang Tahunan MPR Agustus 2001. Kewenangan lembaga itu diatur dalam Pasal 7B dan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945. Pasal 7B mengatur soal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk meng-impeach presiden atau wakil presiden atas permintaan DPR dan kemudian dibawa kembali ke MPR. Sementara Pasal 24C mengatur soal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang (UU) terhadap UUD, memutus sengketa antara lembaga negara, memutuskan untuk pembubaran parpol, dan memutus perselisihan pemilu Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan beberapa lembaga negara baru. Selain Mahkamah Konstitusi ada juga Komisi Judisial. Komisi Judicial didesain oleh Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagai lembaga yang mandiri. Tugasnya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Selain kedua lembaga tersebut diatas masih ada lembaga yang mnyerupai fungsi Legislaisi yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. DPD diberikan kewenangan untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perubahan UUD 1945 juga mencetak lembaga-lembaga mandiri. Hampir semua lembaga tinggi negara yang dihasilkan bersifat independen. Ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri, Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri, Komisi Yudisial mandiri, Mahkamah Konstitusi yang mandiri. Dalam draf Perubahan Keempat UUD 1945 yang masih akan dibahas terdapat juga Kejaksaan Agung yang mandiri, kepolisian yang mandiri, bank sentral yang mandiri. Semangat menciptakan lembaga mandiri terasa begitu menonjol dalam perubahan UUD 1945. Namun, tidak terlalu jelas betul apa yang dimaksud dengan kemandirian kelembagaan tersebut. Bagaimana akuntabilitas vertikal maupun akuntabilitas horizontal dari lembaga-lembaga yang didesain untuk mandiri. Dari pengalaman sosiologis, lembaga-lembaga yang mandiri mempersepsikan diri bahwa lembaganya tak boleh dicampuri oleh lembaga-lembaga negara lain. Lembaga mandiri seakan menciptakan negara dalam negara. Dalam Perubahan UUD 1945 prinsip kemandirian itu diterjemahkan dalam proses rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik kelembagaan dilakukan dengan melibatkan DPR dan pemerintah. Biasanya, DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota lembaga-lembaga mandiri tersebut. Kecenderungan lahirnya lembaga-lembaga negara tambahan sebenarnya sudah terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Dan, munculnya lembaga baru itu juga tidak khas Indonesia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Lahirnya lembaga negara tambahan itu merupakan perkembangan baru dalam sistem pemerintahan. Teori klasik trias politica yang diperkenalkan pemikir politik Perancis, Monstequieu, pada abad ke-17 sudah tidak bisa lagi digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antara lembaga tinggi negara. Montesquieu terkenal dengan trias politica-nya yang memisahkan kekuasaan negara dalam tiga bentuk kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara teoritis lembaga-lembaga yang dibentuk setelah jatuhnya Orba tersebut dengan state auxiliary agency (lembaga-lembaga negara tambahan) yang disingkat SAA adalah kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang personelnya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan SAA sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehinggatercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Di Indonesia terbentuknya SAA memang berbeda dengan adanya kesadaran negara untuk diawasi seperti di negara lain. SAA di Indonesia terbentuk lebih karena keinginan dari elite di negara agar terkesan lebih reformis dengan mengambil tindakan populis. Keputusan itu diambil tanpa pertimbangan konsepsional yang matang, bahkan tanpa mempertimbangkan unsur pembiayaan. Lalu muncullah lembaga yang dapat Keppres dan disebutkan bahwa lembaga itu dibiayai oleh negara, tetapi dalam kenyataannya lembaga itu harus menjalin kerja sama dengan lembaga dana untuk membiayai kegiatannya. Tidak adanya konsep yang jelas itu juga tampak dari dasar hukum yang digunakan untuk mendirikan lembaga negara. Ada yang atas perintah Tap MPR, perintah UU, perintah Keputusan Presiden, bahkan sampai keputusan Jaksa Agung. Pola rekrutmen politiknya pun berbeda-beda, yakni ada yang diangkat Presiden, ada yang dipilih Presiden dan DPR. Berkaca dari kenyataan itu, perlu adanya penataan kelembagaan di Indonesia agar lembaga negara baru itu tetap sejalan dalam proses menuju demokrasi. Menjadi tugas MPR-lah untuk menyusun desain Indonesia baru. Terlepas dari mampu tidaknya MPR melaksanakan tugas itu, penataan kelembagaan secara konsepsional menjadi tugas dan tanggung jawab MPR. MPR dituntut lebih berpikir konsepsional untuk mendesain Indonesia baru meskipun publik meragukannya. Ekstensifikasi dari gagasan Montesquieu tentang trias politica perlu ditata ulang, sehingga tak saling tumpang tindih dan tak saling berebutan kue kekuasaan. Namun, terlepas dari reformasi kelembagaan itu, sosialisasi nilai-nilai demokrasi juga harus dilakukan. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi inilah yang terabaikan selama proses transisi ini. Tanpa adanya sosialisasi nilai demokrasi itu ibaratnya menempatkan anggur lama dalam sebuah botol baru Bab III Kesimpulan dan saran Kesimpulan 1. Trias politik adalah suatu paham pemisahan kekuasaan yang di gulirkan leh Filsuf Konsep tersebut untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) yang terdiri dari 3 bagian yaitu kekuasaan eksekutf ( Pemerintahan ) kekuasaan Legislatuf ( Pembuat UU ) dan kekuasaan Yudikatif 2. Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan ntuk mencegah pemerintah yang tirani. Lembaga legislatif karena merupakan wakil rakyat diharapkan akan menghasilkan hukum dan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat. Lembaga legislatif dengan klaim wakil rakyat akan mengkoreksi kebijakan pemerintah. Eksekutif akan memperhatikan rakyat sepenuhnya, karena kalau tidak, rakyat tidak lagi memilih mereka.Yudikatif pun diharapkan mandiri dan independen untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi 3. Tetapi dalam penerapannya di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan di Karenakan system KKN yang mendarah daging di Indonesia sehingga di Indonesia masih harus menambah beberapa lembaga untuk mengontrol keadaan seperti tersebut diatas Saran Dengan penjelasan seperti diatas maka pemerintahan Indonesia harus menjalankan pemerintahan yang bersih, harus ada Chek and balances sehingga Kontrol terhadap penyelenggara Negara dpat dilaksankan dengan baik sehingga Fungsi Utama dan Tujaun Utama dari Negara Untuk memakmurkan rakyatnya dapat terwujud di bumi INDONESIA yang kita cintai

Tag: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: